Warisan Karakter Negara Korup


Penulis: Hendardi Ketua Badan Pengurus Setara Institute - 06 December 2018, 02:00 WIB
MI/Seno
MI/Seno

SETELAH meramal ‘Indonesia bubar’ di tahun 2030 dan ‘99% rakyat hidup pas-pasan’, kemudian muncul lagi ‘korupsi stadium empat’ yang telah menjadi bumbu pengheboh kampanye capres Prabowo Subianto. Terkesan hal ini demi mencari perhatian buat pihak lain, sebutan milenial ialah viral.
   
Tulisan ini sebagai bentuk perhatian atas pernyataannya mengenai ‘korupsi stadium empat’ yang dilantunkannya saat mengisi acara The World in 2019 Gala Dinner di Hotel Grand Hyatt, Singapura, Selasa (27/11). Namun, yang perlu diteropong ialah warisan korupsi Orde Baru yang terus berlanjut.

Pola korupsi
Orde Baru mewarisi karakter negara korup. Akibatnya, hingga hari ini pola relasi patronase antara kekuasaan politik, birokratik, dan bisnis masih belum banyak berubah. Relasi seperti inilah yang masih diwariskan.

Pertama, tumbangnya Presiden Soekarno tak lepas dari kepentingan modal asing terhadap eksploitasi kekayaan alam melimpah di Indonesia, seperti minyak dan gas bumi (migas), emas, perak, tembaga, timah, nikel, dan batu bara dalam memupuk kekayaan mereka. Naiknya Jenderal Soeharto ke puncak pemerintahan ditandai dominasi modal asing.
    
Kedua, sebagai imbalan atas berlakunya UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, pemerintah Orde Baru diguyur utang berbunga lunak oleh Indonesia Government Group on Indonesia (IGGI). Pejabat yang berjasa juga ‘disuap’ dengan saham perusahaan atau bentuk upeti lainnya.

Ketiga, pemupukan kekayaan pejabat Orde Baru dibangun melalui kolusi dengan pengusaha kroni. Badan Urusan Logistik (Bulog) jadi ‘sapi perah’ untuk pasokan pangan yang diimpor dan pemasaran monopolistik. Birokrasi memfasilitasi izin impor dan konsesi komoditas pangan. Kini mereka mewarisi PT Indofood Sukses Makmur dan PT Bogasari Flour Mills.
   
Keempat, tanpa perlu solider dalam Arab melawan Israel, Presiden Soeharto tak ambil pusing dengan embargo ekspor minyak pada 1974 yang mengakibatkan lonjakan harga. Pertamina kebanjiran petrodollar, tapi pejabat Orde Baru malah menumpuk utang US$10,5 miliar. Dirut Pertamina Jenderal Ibnu Sutowo dicopot tanpa pertanggungjawaban hukum.
   
Kelima, terus mengucurnya petrodollar, kolusi pejabat dan pengusaha kroni membangun ‘kerajaan-kerajaan bisnis’ melalui proyek Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Pertamina jadi ‘sapi perah’ sebagai pemasok dana konglomerat. Namun, Pertamina tak pernah merebut posisi pemain dunia, seperti Petronas, Petrobras, dan Petrochina.
   
Keenam, model kolusi Pertamina itu menular ke sejumlah BUMN lainnya, seperti PLN untuk proyek pembangkit listrik, Telkom untuk proyek telekomunikasi, atau Jasa Marga untuk proyek jalan raya. Dari sini banyak perusahaan swasta yang mendapat untung besar dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur, seperti tol, bandara, pelistrikan, dan telekomunikasi.
   
Ketujuh, Soeharto dan pejabat militer memperluas korupsi dengan menguasai bisnis minyak, petrokimia, kehutanan, perkayuan, serta plastik, konstruksi dan tol, properti, pelistrikan, telekomunikasi, perbankan, hingga senjata.
    
Beberapa ‘kerajaan bisnis’ keluarganya, yaitu Citra Lamtoro Gung Group, Nusamba, Bimantara Citra, Humpuss, Datam, Maharani, dan Manggala Krida Yudha. Jaringan bisnis militer berkedok koperasi dan yayasan seperti Yayasan Kartika Eka Paksi (AD) dan Yayasan Dharma Putra (Kostrad).

Kedelapan, sekitar 79 yayasan Soeharto terkesan yayasan amal. Di balik itu terpendam dana raksasa untuk operasi bisnis dan politik berasal dari 2% pembayar pajak dan perusahaan berpendapatan US$40.000 per tahun. Setoran bulanan pegawai negara, serta ‘memeras’ konglomerat Tionghoa. Yayasan Supersemar digugat Kejaksaan Agung Rp4,4 triliun. Eksekusi dijalankan, termasuk penyitaan kantor Partai Berkarya pimpinan Tommy Soeharto.
    
Kesembilan, setoran pegawai negara setiap bulan kepada yayasan Soeharto dan menjadi pendukung politiknya yang diimbali dengan pembiaran korupsi dalam tubuh birokrasi negara, mulai tilep anggaran rutin dan pungli atas perizinan hingga jatah keamanan dan ‘mafia peradilan’. Perluasan korupsi birokrasi ini tersebar hingga ke desa-desa.
   
Kesepuluh, mantan menteri Soeharto, Sumitro Djojohadikusumo, pernah menyebut kebocoran dana pembangunan lebih 30%. Bank Dunia menyebut dana utang bocor sebanyak 30% akibat korupsi. Indonesia gagal menjadi negeri industri sehingga banyak produk asing membanjiri pasar domestik. Swasembada beras yang diklaim sudah hilang jejaknya.
   
Kesebelas, jenis korupsi mark up juga jadi bagian dari kolusi pejabat dan rekanan bisnis. Contohnya, impor kapal perang bekas Jerman Timur pada 1994. Penggelembungan hingga 62 kali lipat, dari awalnya hanya US$12,7 juta membengkak jadi US$1,1 miliar. Buntut pemberitaan majalah Tempo dan Editor, serta tabloid Detik, maka ketiganya diberangus.
   
Keduabelas, bidang perbankan jadi mainan baru di awal 1980-an. Dengan bantuan pejabat, bahkan katebelece, para pengusaha panen kredit besar, sehingga kredit macet tak terhindarkan, menyusul skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1997-1998. Gelombang krisis finansial pun menghantam hingga rezim Soeharto menyerah demi menyelamatkan aset keluarganya yang diindikasi lebih US$73 miliar atau Rp1.044 triliun.

Beda cara memerintah
Kini tak ada lagi penguasa seperti Soeharto. Cara memerintah sudah berubah. Presiden dipilih rakyat, supremasi MPR tamat. Pengangkatan anggota DPR dan MPR oleh presiden tinggal kenangan. Partai sudah banyak, keluarga Soeharto dan bekas kerabatnya pun bisa bikin partai.
   
UU Antikorupsi direformasi. Dugaan korupsi Soeharto tercatat dalam Ketetapan MPR No XI\/MPR/1998 tentang Penyelanggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Korupsi sudah banyak yang ditindak dan pemerintah tak lagi memberangus media yang membongkar kasus korupsi. Malah, masyarakat boleh berpartisipasi.
   
KPK sudah menggarap ribuan kasus korupsi, begitu juga Polri dan Kejaksaan. Bahkan, Polri membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sehingga ada peningkatan indeks penegakan hukum (IPH) dan indeks persepsi korupsi (IPK) membaik. Makanya, tak berdasar ‘korupsi stadium empat’. Jelas, tak ada lagi gelar penguasa terkorup di dunia.
   
Meski begitu, bukan berarti kini tak banyak korupsi. Penindakan tak selalu berjalan mulus seperti kasus BLBI yang diwarisi Orde Baru, masih tak kunjung beres. Korupsi berkait dengan kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, di situ ada kemungkinan korupsi. Ungkapan Lord Acton tak pernah pudar, “Powers tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely.” Singapura atau Norwegia yang masuk jajaran negara paling bersih, tetap ada korupsi, tetapi diproses hukum.

 

BERITA TERKAIT